Bagi praktisi dan profesional di bidang pembangunan (development expert), istilah evidence based advocacy pasti tidak asing ditelinga. Dalam bahasa Indonesia, mungkin bisa diterjemahkan sebagai Advokasi Berbasis Bukti. Pendekatan ini menitikberatkan “evidence” atau bukti yang diperoleh dari penelitian atau studi . Saya termasuk salah satu yang percaya pendekatan ini selama bertahun-tahun. Tapi saat ini, saya meragukan pendekatan tersebut efektif untuk membuat perubahan

Pendekatan Evidence Based Advocacy, bisa jadi efektif untuk merubah pandangan orang, terutama para pembuat kebijakan. Misalnya, studi terbaru mengaitkan antara rendahnya akses air dan sanitasi yang aman dengan tingginya angka stunting pada anak atau anak dengan tubuh pendek.Namun pertanyaannya, apakah advokasi ini kemudian berhasil menggugah para pembuat kebijakan agar memberi perhatian lebih pada pembangunan sektor air, sanitasi dan gizi? Jawabannya bisa ya dan bisa tidak.

Ya, jika kemudian para pembuat kebijakan ini bertindak. Memasukkan isu itu sebagai prioritas dalam perencanaan, memayunginya dengan aturan main, dan mengalokasikan anggaran. Kenyataannya tidak semua para pembuat kebijakan ini bertindak sesuai dengan harapan kita.

Lalu bagaimana solusinya. There is no magic bullet, tidak ada obat panacea, atau satu pendekatan generik yang mampu memberikan solusi untuk semua permasalahan. Evidence Based Advocacy mampu menjawab pertanyaan “kenapa” isu pembangunan tertentu penting tetapi tidak terlalu efektif memberikan jawaban “bagaimana” mengatasinya. Saya percaya pada pendekatan berbasis proses dan adaptif seperti yang digagas oleh Claudia Pahl-Wostl, salah seorang ilmuwan terkemuka untuk urusan pengelolaan air di dunia. Perubahan adalah proses yang sangat kontekstual dalam dimensi waktu dan lokasi. Satu pendekatan di sana belum tentu berhasil di sini. Prinsip sederhananya, learning by doing tetapi pada saat yang sama, bersama-sama melakukan perubahan itu dengan para pembuat kebijakan.