Antara Pencapaian, Tantangan dan Peluang

Bergeliat dan Bergegas
Tahun 2011 merupakan tahun yang sangat dinamis di Provinsi NTT, khususnya terkait pembangunan di sektor sanitasi dasar. Menyusul pencapaian Kabupaten Lembata di tahun sebelumnya yang telah mendeklara-sikan satu kecamatan sebagai kecamatan ODF (Open Defecation Free), maka pada tahun 2011 beberapa kecamatan lain, seperti Kecamatan Pulau Ende di Ka-bupaten Ende, Kecamatan Polen di Kabupaten TTS dan Kecamatan Noemuti Timur di Kabupaten TTU sep-erti turut berlomba untuk mencapai status merdeka dari perilaku Buang Air Besar (BAB) sembarangan.

Provinsi NTT juga merupakan provinsi yang “kaya”, artinya banyak pelaku pembangunan sektor AMPL yang melakukan kegiatan di salah satu provinsi termiskin di Indonesia ini. Dengan banyaknya pelaku pembangunan sektor AMPL, tentunya percepatan pembangunan dapat lebih mudah dilakukan.

Dinas Kesehatan Provinsi merespon hal ini dengan menyusun sebuah grand design pembangunan sani-tasi dasar yang disebut sebagai Road Map STBM. Da-lam road map tersebut disepakati untuk mencapai status Provinsi NTT sebagai provinsi yang masyara-katnya Stop berperilaku BAB sembarangan pada tahun 2015. Selain itu, roadmap juga menyepakati target MDGs untuk NTT yaitu 77,83 persen masyarakat ha-rus memiliki akses sanitasi yang layak di tahun 2015. Sebuah komitmen yang tidak sederhana, mengingat tantangan yang luar biasa besar.

Tantang Menuju Provinsi ODF
Menurut Laporan BPS, keluarga yang memiliki akses sanitasi layak di NTT hingga tahun 2010 sebesar 26,23 persen. Jauh dibawah rata-rata angka nasional yang saat ini mencapai 55,53 persen. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar, 22 persen keluar-ga di NTT Tidak memiliki akses pada fasilitasi sanitasi yang memadai, sehingga ada 1 dari 5 keluarga di NTT melakukan praktek Buang Air Besar Sembarangan. Provinsi NTT menempati posisi terendah kedua, setelah Provinsi Papua dalam hal akses sanitasi.

Tantangan lain adalah tingginya disparitas akses sanitasi di NTT. Tabel dibawah memperlihatkan tingginya disparitas untuk rumah tangga perkotaan yang men-capai 56,35 persen sementara akses sanitasi layak untuk rumah tangga di perdesaan hanya 18,94 per-sen. Sedangkan disparitas berdasarkan tingkat kese-jahteraan berdasarkan pengeluaran perkapita (kuintil), menunjukkan akses sanitasi layak pada ru-mah tangga kuintil terendah (miskin) hanya 14,96 persen dibandingkan akses sanitasi layak pada rumah tangga kuintil tertinggi (kaya) mencapai 40,46 persen.

Isu Strategis STBM NTT
Berdasarkan pengalaman pelaksanaan STBM di be-berapa kabupaten di Provinsi NTT oleh pemerintah melalui Pamsimas maupun oleh mitra pemerintah, seperti PLAN Indonesia, Yayasan Dian Desa dan CD Bethesda dan lainnya, diidentifikasi isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian, yaitu;

• Rendahnya akses Sanitasi
• Lemahnya kebijakan dan kelembagaan AMPL/STBM
• Terbatasnya sumber daya manusia

Berdasarkan isu strategis tersebut, disepakati visi pembangunan STBM di NTT adalah ;
Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang Sehat, Bersih, Mandiri dan berwawasan lingkungan yang berkualitas di Tahun 2015

Penjabaran visi tersebut dibagi dalam 3 misi yang ber-beda yaitu

• Meningkatkan akses terhadap sanitasi yang layak sebesar 77,83 persen pada tahun 2015
• Meningkatkan sistem kelembagaan dalam imple-mentasi STBM didukung ketersediaan regulasi yang berpihak dan berbasis pada masyarakat
• Memberdayakan pemangku kepentingan dan masyarakat secara partisipatif untuk menggali potensi lokal dalam menciptakan budaya hidup bersih dan sehat secara berkelanjutan.

Merujuk hasil analisa isu-isu stratergis, maka peneta-pan target dan sasaran STBM dalam road map dibagi dalam 3 Komponen Strategi yaitu,

• Strategi 1: Peningkatan Akses Sanitasi Dasar (Jamban Sehat)
• Strategi 2: Penguatan Kebijakan dan Kelem-bagaan AMPL/STBM
• Strategi 3: Pengembangan Sumber Daya Manusia

Peluang Menuju Provinsi NTT ODF
Provinsi NTT sebenarnya memiliki peluang yang cukup baik untuk mewujudkan visi STBM tersebut. Banyak mitra pemerintah yang mendukung upaya itu. Koordi-nasi lintas sektor dibidang AMPL juga sudah lebih baik walaupun belum optimal. Bahkan kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi seperti HAKLI telah dirintis. Mari kita bergandengan tangan, sehati sesesuara membangun NTT menuju Stop BABS 2015.

(Catatan: Tulisan ini disarikan dari Draft Road Map STBM Provinsi NTT)