Hari Kartini : Merayakan Kolonisasi Wanita

prangko_ra_kartini

Seorang ibu bersama anak perempuannya tergopoh gopoh memasuki sebuah salon. Tak lama kemudian si anak yang masih berusia belasan keluar dengan mengenakan pakaian adat kebaya jawa. Rambutnya disanggul, wajahnya dibalut bedak dan bibirnya dipoles dengan gincu. Sejurus kemudian, ibu dan anak tersebut tenggelam dalam perayaan bertajuk “Hari Kartini” yang diselenggarakan di sebuah mal di pusat kota.

Tepat tanggal 21 April, peristiwa unik terlihat dimana-mana. Sebagian besar perempuan Indonesia disibukkan berbagai kegiatan. Mulai dari anak TK, gadis SMU sampai ibu-ibu PKK memadati salon-salon. Mereka antre untuk didandani dengan berbagai kostum pakaian daerah. Beberapa gadis muda terlihat kikuk dan tersiksa dengan dandanan tersebut. Apa boleh buat, mereka dipaksa oleh guru atau mungkin orang tuanya untuk melakukannya.

Hari kelahiran Kartini sejak pemerintah Orde Baru diidentikan dengan mitos kepahlawanan emansipasi perempuan. Lalu dibuatlah perayaan-perayaan di pelosok Indonesia untuk mengenang jasa-jasa Kartini. Namun ironis, perayaan itu hanya sebatas seremonial yang justru membatasi aktivitas perempuan, jauh dari makna sebenarnya yang ingin disampaikan. Hari Kartini hanya diisi dengan berbagai lomba seperti peragaan busana, pasang sanggul, memasak, pasang dasi, atau sejenisnya yang khas wanita. Parahnya sebagian aktivis perempuan justru acuh tak acuh dengan momentum itu. Mereka menganggap Kartini tidak mewakili semangat feminisme yang kini sedang diperjuangkan. Lalu, masih relevankah Hari Kartini untuk tetap dirayakan?

Merayakan Kewanitaan
Sekelompok aktivis perempuan di Jakarta pernah melontarkan ide untuk mengganti Hari Kartini dengan Hari Perempuan. Ide ini menarik untuk dijadikan wacana masyarakat luas. Karena di samping Kartini, bangsa Indonesia toh memiliki cukup banyak perempuan-perempuan sebagai figur perjuangan perempuan itu sendiri. Tokoh-tokoh semacam Dewi Sartika yang memperjuangkan emansipasi asal Jawa Barat, Tjut Nyak Dien yang selama hidupnya menderita karena berjuang melawan penjajah Belanda dan masih banyak lagi yang lain. Selain itu Kartini mungkin bisa diterima oleh masyarakat di Pulau Jawa dengan segala kultur yang ada. Namun, tidak demikian halnya di tempat lain, seperti di luar Pulau Jawa.

Semangat Kartini juga dicurigai telah tereduksi. Gejalanya terlihat dari berbagai perlombaan khas wanita yang marak diselenggarakan. Lomba-lomba itu memanfaatkan momentum Hari Kartini dengan hal semacam kepandaian merias wajah, kelihaian memasak atau keluwesan memperagakan busana. Alih-alih ingin meningkatkan peranannya, kegiatan tersebut justru menjebak perempuan. Disadari atau tidak kaum perempuan dibentuk sebagai mahluk sekunder (second sex), justru melalui kegiatan seperti itu.

Masyarakat kemudian dengan mudah mengidentikkan Hari Kartini sebagai “Merayakan kewanitaan” sebuah perayaan khas wanita. Mengenaskan memang, Seolah-olah semua gagasan cemerlang dari tokoh ini cukup “dirayakan” dengan peragaan busana dan lomba memasak. Hari Kartini lambat laun melembaga dan mengental menjadi mitos. seperti juga tahun-tahun sebelumnya, para pejabat pemerintah yang terlihat paling sibuk menyiapkan pidato berisi pujaan kepada Kartini untuk diucapkan dalam acara resmi. Istri para pegawai negeri yang tergabung dalam Dharma Wanita tiba-tiba bingung menyiapkan kain kebaya apa yang akan dipakai untuk menghadiri upacara itu. Tidak lupa media massa baik elektronik maupun cetak, sibuk mewawancarai perempuan-perempuan yang dianggap menonjol dalam masyarakat untuk ditempatkan dalam Headline berita.

Kartini bukan lagi dihargai sebagai sosok manusiawi. Pramoedya Ananta Toer dalam kata pengantar buku Panggil Aku Kartini Saja (1998) mengatakan, “Kartini disebut-sebut di berbagai peringatan lebih banyak sebagai tokoh mitos, bukan sebagai manusia biasa, yang sudah tentu mengurangi kebesaran manusia Kartini itu sendiri.” Kartini memang bukanlah figur yang melulu cemerlang dalam hidupnya. Toh, ia bukan istri pertama dari Bupati Rembang kala itu. Oleh sebab itu, bisa dikatakan Kartini adalah simbol korban kolonisasi ganda. Di satu pihak, ia adalah korban sistem kolonial Belanda ketika itu dan di lain pihak ia merupakan korban sistem feodal yang patrialkal.

Sebenarnya fenomena yang disebutkan diatas tidak perlu terjadi, jika kaum perempuan sadar akan posisinya dan mau mendekonstruksi bangunan kultur yang telah mapan. Upaya itu dapat dimulai dengan melakukan kritik sejarah, mencoba menampilkan sosok Kartini seutuhnya dalam konteks sosial politik yang terjadi pada saat itu, kemudian mencoba memberi makna dan apresiasi terhadap ide-idenya, mengerti, memahami pergulatan batin dan merasakan ketidakadilan yang dialaminya dan dialami juga oleh masyarakatnya pada saat itu.

Kolonisasi Wanita ?
Persoalan yang dihadapi perempuan saat ini bukan lagi sekedar emansipasi dan pemberdayaan, seperti pada masa Kartini. Beberapa kalangan masih menganggap bahwa pusat permasalahan perempuan terdapat pada perempuan itu sendiri. Asumsi ini muncul karena rendahnya kualitas sumber daya perempuan kemudian mengakibatkan ketidakmampuan kaum perempuan bersaing dengan laki-laki. Dari analisis itulah pernah muncul sebuah proyek global dukungan Bank Dunia yang dikenal sebagai Women in Development atau WID pada tahun 1970. Kemudian menular dalam bentuk “Pusat Studi Wanita” di berbagai universitas di Indonesia, turunan lainnya ialah dengan didirikannya PKK dan Dharma Wanita. Bahkan konon munculnya Departemen Peranan Wanita adalah juga akibat dorongan proyek global ini.

Konsentrasi “pemberdayaan” perempuan sejak saat itu sampai sekarang praktis difokuskan pada pengintegrasian perempuan dalam berbagai bidang pembangunan tanpa banyak mempersoalkan mengapa posisi perempuan dalam masyarakat bersifat sekunder, dan dalam hubungan yang subordinatif terhadap laki-laki. Maka tak heran jika pada pelaksanaannya, program ini mengutamakan peningkatan ketrampilan perempuan seperti kursus menjahit atau memasak. Sehingga diharapkan nantinya perempuan dapat lebih berperan aktif dalam pembangunan dengan ikut mencari nafkah disamping sang suami.

Yang terjadi kemudian tak ada bedanya dengan kolonisasi ganda yang diderita Kartini. Jika dahulu salah satu agen itu adalah penjajah Belanda, maka baik saat Orde Baru maupun Orde Reformasi berkuasa, pelakunya justru negara, melalui institusi-institusi seperti Pusat Studi Wanita, Dharma Wanita dan PKK yang dikemas dalam jargon pembangunanisme. Bahkan sempat seorang menteri di era reformasi seperti saat ini mengatakan, emansipasi harus sejalan dengan kebijakan pembangunan. Sangat jelas “kolonisasi” wanita bukan tanpa sengaja tapi sebuah rekayasa yang secara sadar atau tidak telah disengaja dilakukan. Bukan hanya dalam rangka memelihara tradisi dan nilai-nilai budaya tapi jelas untuk kepentingan politik dan ekonomi kelompok tertentu. Oleh karena itu tak heran jika kita masih melihat diskriminasi, marginalisasi, eksploitasi, kekerasan terhadap perempuan di mana-mana.
Selain penjajahan struktural, kaum perempuan juga mengalami penjajahan kultural. Sebuah bangunan budaya yang digambarkan oleh Kartini dengan metafora, “…..penjaraku rumah besar, berhalaman yang luas sekelilingnya tetapi sekitar halaman itu ada tembok tinggi. Bagaimana luasnya rumah dan pekarangan kami itu bila senantiasa harus tinggal di sana sesak juga rasanya, Teringat aku betapa aku oleh karena putus asa dan sedih hati yang tiada terhingga lalu menghempaskan badanku berulang-ulang kepada pintu yang senantiasa tertutup itu dan kepada dinding batu bengis itu. Arah kemana juga aku pergi, setiap kali putus juga jalanku oleh tembok batu dan pintu terkunci.” (Habis Gelap Terbitlah Terang, terjemahan Armijn Pane, Balai Pustaka, 1982).

Bangunan budaya itulah tembok besar yang menjadi penjara kaum perempuan. Tembok yang dihadapi kini hadir dalam bentuk dan wujudnya yang lain. Ia hadir pada diri seorang ibu yang terpaksa ikut Dharma Wanita demi mendukung karir suaminya di kantor atau pada seorang anak yang berjalan kaku diatas catwalk dengan kebaya jawa. Perempuan tersudut di tengah alam “kemerdekaan” yang mematikan.

Catatan pengantar : Tulisan ini pernah beberapa kali dikirim ke media massa, seperti Kompas, Bali Post dan Jawa Post. Tapi sepertinya kurang beruntung dan tidak berhasil dipublikasikan. Setelah beberapa tahun menunggu, mungkin lebih baik dipubilkasikan dalam blog pribadi, dimana tidak ada dewan redaksi yang menyeleksi tulisan apa yang layak dan tidak layak dimuat.